Mamuju InfoBerantasNews.com Proyek pembangunan Balai Kota Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat yang menelan anggaran sekitar Rp48,5 miliar kini menjadi sorotan publik. Proyek bernilai fantastis tersebut resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Mamuju atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Laporan itu diajukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra pada Senin sore (18/5/2026). Kedatangan massa HMI ke kantor Kejaksaan Negeri Mamuju disebut sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran negara yang harus dijalankan secara transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam penyampaiannya, HMI Cabang Manakarra menilai proyek pembangunan Balai Kota Mamuju perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum. Mereka menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pelaksanaan proyek yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Menurut pihak HMI, proyek yang menggunakan anggaran miliaran rupiah tersebut semestinya dilaksanakan dengan penuh keterbukaan, mulai dari tahap perencanaan, proses tender, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan. Namun, sejumlah informasi dan temuan di lapangan disebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
โKami hadir membawa aspirasi masyarakat. Anggaran sebesar Rp48,5 miliar bukan angka kecil. Ini adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai aturan hukum,โ ujar salah satu juru bicara aksi.
Mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Mamuju segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek pembangunan Balai Kota tersebut, termasuk pihak pelaksana, pengawas, hingga instansi yang memiliki kewenangan dalam proses pengerjaan proyek.
Selain itu, HMI Cabang Manakarra menegaskan bahwa langkah pelaporan ini bukanlah bentuk tuduhan sepihak, melainkan dorongan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif demi memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum dalam proyek tersebut.
Mahasiswa menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah sangat penting dilakukan, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan banyak perhatian pemerintah pada sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan proyek-proyek strategis yang menggunakan dana besar. Menurut mereka, setiap proyek pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun penggunaan anggaran.
HMI Cabang Manakarra juga meminta agar aparat penegak hukum tidak lamban dalam menangani laporan tersebut. Mereka berharap proses hukum berjalan profesional, independen, dan bebas dari intervensi pihak manapun.
โJangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Semua pihak harus diperlakukan sama di mata hukum apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran,โ tegas salah satu peserta aksi.
Mereka menambahkan, sebagai organisasi mahasiswa, HMI memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepentingan rakyat.
Aksi pelaporan itu pun mendapat perhatian masyarakat yang berharap aparat penegak hukum benar-benar serius menindaklanjuti dugaan tersebut. Publik menilai keterbukaan informasi dan penegakan hukum menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait mengenai laporan dugaan korupsi yang telah disampaikan oleh HMI Cabang Manakarra ke Kejaksaan Negeri Mamuju.
Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan dari Kejaksaan Negeri Mamuju terkait tindak lanjut laporan tersebut, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan.
(Red).
