MAMUJU, Infoberantasnews.com – Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPW APKAN RI) Provinsi Sulawesi Barat melontarkan kritik tajam terhadap pola mutasi SPPI di wilayah Sulawesi Barat yang dinilai menimbulkan banyak tanda tanya.(3/5/2026).
Mereka menyoroti adanya sejumlah SPPI yang telah beberapa kali menduduki jabatan kepala SPPG atau memegang dapur, namun tetap kembali diberi ruang untuk menempati posisi yang sama.
Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan semangat evaluasi jabatan dan pemerataan kesempatan di internal SPPI.
Menurut Sekretaris Jenderal DPW APKAN RI Sulawesi Barat, Bahtiar Salam mutasi atau TOA sejatinya merupakan instrumen pembinaan dan evaluasi.
“Artinya, SPPI yang sudah lebih dari satu kali dipercaya memegang dapur seharusnya menjadi pihak yang lebih dulu diprioritaskan untuk dimutasi,” tegasnya, di Mamuju, pada Minggu, 3 Mei 2026.
Bukan sebaliknya, mereka yang sudah berulang kali menduduki jabatan kepala SPPG justru tetap dipertahankan atau kembali diberi amanah memimpin dapur.
Dalam pandangan mereka, pola seperti itu memunculkan kesan bahwa jabatan hanya berputar pada orang-orang tertentu, sementara yang belum pernah diberi kesempatan justru tersisih.
Sorotan paling tajam muncul ketika SPPI yang belum pernah sama sekali menjadi kepala SPPG justru ikut dimutasi keluar daerah.
DPW APKAN RI Sulawesi Barat menilai kebijakan tersebut sulit dipahami. Sebab, mereka yang belum pernah diberi kesempatan memimpin seharusnya lebih dahulu diberi ruang untuk membuktikan kemampuan, bukan malah dipindahkan sebelum pernah merasakan tanggung jawab sebagai kepala SPPG.
Sekretaris DPW APKAN RI Sulawesi Barat, Bahtiar Salam, menegaskan persoalan mutasi atau TOA SPPI ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ia menyatakan pihaknya akan membawa masalah tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia serta menggugatnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila ditemukan indikasi keputusan yang tidak objektif dan merugikan asas keadilan.
Menurut Bahtiar, mutasi harus memiliki dasar evaluasi yang jelas, terukur, dan terbuka, bukan sekadar menjadi ruang yang terus memberi peluang kepada orang-orang yang sama.
Selain soal mutasi, Bahtiar juga menyoroti persoalan relawan pekerja di dapur yang dinilai menjadi catatan penting.
Menurutnya, perekrutan relawan semestinya lebih memprioritaskan masyarakat sekitar lokasi dapur agar manfaat ekonomi dan sosial benar-benar dirasakan oleh warga setempat.
Namun yang terjadi, kata dia, justru muncul relawan lintas kabupaten bahkan lintas kecamatan yang masuk hanya karena rekomendasi orang tertentu dan faktor kedekatan.
“Kondisi ini dinilai berpotensi melahirkan kecemburuan sosial dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi proses rekrutmen,” jelasnya
DPW APKAN RI Sulawesi Barat pun secara terbuka menantang Kareg SPPI Sulbar untuk menjelaskan dasar pertimbangan seluruh kebijakan tersebut.
Mereka mempertanyakan, apakah Kareg memiliki keberanian untuk mengusulkan kepada BGN agar SPPI yang belum pernah memegang dapur diberikan kesempatan, sementara mereka yang sudah berulang kali menjabat kepala SPPG justru menjadi prioritas mutasi.
Di saat yang sama, mereka juga mendesak agar perekrutan relawan di dapur dikembalikan pada prinsip keadilan sosial dengan mengutamakan masyarakat sekitar, bukan relasi dan kedekatan personal.
Kini sorotan publik tertuju pada Kareg SPPI Sulbar. Apakah sistem ini benar-benar dijalankan secara profesional, atau justru hanya memperkuat ruang bagi nama-nama yang sama.
(Red).
