POLEWALI MANDAR InfoBerantasNews.com Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (APKAN RI) meminta instansi terkait melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan beras di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Evaluasi dinilai penting agar masyarakat penerima manfaat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan yang menjadi haknya.
Perwakilan APKAN RI, Ansar, mengatakan perhatian yang disampaikan pihaknya bukan ditujukan kepada petugas yang berada di lapangan. Menurutnya, petugas hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.
“Yang kami soroti bukan petugas di lapangan. Mereka bekerja berdasarkan aturan. Yang perlu dilihat adalah aturan dan mekanisme penyalurannya, apakah sudah cukup memudahkan masyarakat atau justru masih ada prosedur yang berpotensi menyulitkan penerima,” ujar Ansar.
APKAN RI menilai penyaluran bantuan pangan seharusnya mengedepankan prinsip pelayanan kepada masyarakat. Penerima manfaat yang telah terdata dan memenuhi ketentuan diharapkan dapat memperoleh bantuan dengan proses yang jelas, sederhana, tertib, dan tidak berbelit-belit.
Selain mekanisme penyaluran, APKAN RI turut meminta perhatian terhadap kualitas beras bantuan yang diterima masyarakat.
Menurut Ansar, kualitas bantuan pangan juga merupakan bagian penting yang perlu dipastikan oleh pihak terkait. Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat diharapkan memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh penerima.
“Bukan hanya bagaimana bantuan itu disalurkan, tetapi kualitas beras yang diterima masyarakat juga harus menjadi perhatian. Kami berharap beras yang sampai kepada penerima sesuai dengan standar yang ditentukan,” katanya.
APKAN RI juga mendorong adanya keterbukaan informasi dalam proses penyaluran. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai jadwal pembagian, persyaratan, mekanisme pengambilan, jumlah bantuan, serta ketentuan lain yang harus dipenuhi.
Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan petugas pelaksana di lapangan.
Ansar menegaskan bahwa fungsi pemantauan yang dilakukan APKAN RI bukan untuk mencari kesalahan petugas, melainkan memberikan masukan agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih baik.
“Kami tidak ingin petugas yang menjadi sasaran sorotan. Kalau ada persoalan, mari kita lihat sistemnya. Kalau aturannya yang perlu diperbaiki atau mekanismenya yang perlu dievaluasi, itu yang harus dibenahi,” tegasnya.
APKAN RI berharap instansi terkait dapat membuka ruang evaluasi dan menerima masukan dari masyarakat maupun lembaga pemantau. Dengan koordinasi yang baik, penyaluran bantuan beras di Polewali Mandar diharapkan dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, serta memenuhi standar kualitas.
Di sisi lain, APKAN RI juga mengajak masyarakat penerima bantuan untuk menyampaikan secara baik apabila menemukan kendala dalam proses penyaluran maupun persoalan terkait kualitas bantuan.
Masukan dari masyarakat tersebut, kata Ansar, dapat menjadi bahan evaluasi bersama sehingga program bantuan pangan pemerintah ke depan semakin efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
APKAN RI menekankan bahwa persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah mekanisme dan aturan penyaluran, bukan menyalahkan petugas yang menjalankan tugas di lapangan.
(Red).
