SULAWESI BARAT InfoBerantasNews.com Ketidaksesuaian data desil kemiskinan diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih banyak masyarakat di Sulawesi Barat (Sulbar) mengeluhkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat. DPRD Sulbar mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera melakukan validasi, verifikasi, serta pembenahan data masyarakat penerima manfaat.
Data desil kemiskinan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi pertimbangan dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Karena itu, ketepatan dan pembaruan data dinilai sangat penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berada dalam kondisi membutuhkan.
Ketidaksesuaian data di lapangan berpotensi menimbulkan persoalan. Masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan dapat tidak terdata atau berada pada kategori desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonominya. Sebaliknya, masyarakat yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria masih berpotensi tercatat sebagai penerima.
DPRD Sulbar menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah diharapkan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan, sehingga data yang digunakan dalam penyaluran bansos benar-benar menggambarkan kondisi terbaru.
Proses validasi juga diharapkan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, serta perangkat daerah terkait. Dengan adanya koordinasi dan pembaruan data secara berkala, kesalahan dalam penetapan penerima bantuan dapat diminimalkan.
DPRD Sulbar juga meminta agar masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil yang tercatat diberikan ruang untuk melakukan pengaduan dan perbaikan data melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.
Upaya pembenahan tersebut dinilai penting untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. Jangan sampai persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data justru membuat masyarakat miskin kehilangan haknya untuk mendapatkan bantuan.
DPRD Sulbar berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan melakukan validasi data secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembaruan data tidak hanya dilakukan ketika terjadi persoalan, tetapi menjadi bagian dari evaluasi rutin agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat terus terpantau.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan mampu menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara lebih tepat sekaligus memastikan bansos benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
DPRD Sulbar menegaskan bahwa pembenahan data kemiskinan merupakan langkah penting untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewatkan akibat ketidaksesuaian data.
(Red).
