BONE|InfoBerantasNews.com – Festival budaya hampir selalu diklaim mampu menggerakkan ekonomi daerah. Namun, pertanyaan yang kerap luput dijawab adalah: siapa yang benar-benar menikmati manfaat ekonomi dari sebuah event? Tidak sedikit kegiatan berskala besar menghadirkan ribuan pengunjung, tetapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi hanya menjadi penonton.
Di tengah fenomena tersebut, langkah panitia Gau Maraja 2026 menarik perhatian. Dalam konferensi pers yang digelar di Mess Guru-Guru, Jalan Makmur, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Rabu (22/7/2026), panitia tidak hanya memperkenalkan agenda festival, tetapi juga mulai melibatkan pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari penyelenggaraan kegiatan.
Konferensi pers dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Hj. Andi Tenriawaru mewakili Bupati Bone, Kepala Dinas Kebudayaan Hj. Andi Murni Arsal, Kepala Dinas Perindustrian H. Andi Promal Pawi, jajaran panitia, serta puluhan wartawan dari berbagai media.
Di sela kegiatan, konsumsi bagi tamu tidak seluruhnya disediakan melalui penyedia jasa berskala besar. Panitia memberi ruang kepada pedagang batagor gerobak dan kopi gerobak keliling untuk melayani peserta. Langkah ini memang tampak sederhana, namun memiliki makna bahwa perputaran ekonomi sebuah kegiatan dapat langsung menyentuh pelaku usaha kecil.
Ketua DPW APKLI Perjuangan UMKM Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, menilai kebijakan tersebut layak diapresiasi karena menunjukkan adanya keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan.
Ini patut diapresiasi. Panitia tidak hanya menyiapkan acara, tetapi juga memberdayakan pelaku UKM, UMKM, dan ekonomi kreatif. Kehadiran pedagang batagor gerobak maupun kopi keliling menunjukkan bahwa event budaya juga bisa menjadi ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.»
Menurut Iwan, keberhasilan sebuah festival tidak semestinya hanya diukur dari kemeriahan acara atau banyaknya tamu yang hadir. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar juga harus menjadi indikator utama.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap pola penyelenggaraan sejumlah kegiatan publik yang selama ini dinilai belum sepenuhnya memberi ruang kepada pelaku UMKM lokal. Dalam banyak kesempatan, penyedia konsumsi maupun jasa pendukung justru berasal dari luar daerah, sehingga manfaat ekonomi tidak sepenuhnya berputar di wilayah tempat kegiatan berlangsung.
Gau Maraja 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang di Kabupaten Bone memiliki peluang untuk menunjukkan model berbeda. Setelah sebelumnya digelar di Makassar, Soppeng, Barru, dan Maros, festival ini diharapkan bukan hanya menjadi panggung pelestarian budaya, tetapi juga instrumen penguatan ekonomi masyarakat.
Namun demikian, komitmen pemberdayaan UMKM tidak cukup diukur dari pelaksanaan konferensi pers. Ujian sesungguhnya akan terlihat pada pelaksanaan festival nanti: berapa banyak pelaku UMKM yang benar-benar dilibatkan, bagaimana mekanisme pemilihannya, serta sejauh mana mereka memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.
Jika pelibatan UMKM dilakukan secara konsisten sejak tahap persiapan hingga penutupan acara, Gau Maraja berpotensi menjadi contoh bahwa festival budaya bukan sekadar perayaan tradisi, melainkan juga sarana pemerataan manfaat ekonomi. Sebaliknya, apabila keterlibatan UMKM hanya bersifat simbolis, maka tujuan pemberdayaan akan kehilangan maknanya.
Karena itu, apresiasi yang disampaikan APKLI Perjuangan UMKM dapat dipandang sebagai catatan awal yang positif. Ke depan, publik akan menilai bukan hanya kemeriahan Gau Maraja, tetapi juga sejauh mana festival ini benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.Tim
