SOPPENG|InfoBerantasNews.com – Setiap kali LPG 3 kilogram menghilang dari pangkalan, alasan yang muncul hampir selalu sama: stok terlambat, permintaan meningkat, atau distribusi sedang berjalan. Penjelasan itu berulang dari waktu ke waktu. Namun, bagi masyarakat yang harus berkeliling mencari tabung gas atau membeli dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), jawaban tersebut semakin sulit diterima.
Pertanyaan yang kini berkembang di tengah masyarakat bukan lagi sekadar “mengapa gas langka?”, melainkan “ke mana sebenarnya LPG bersubsidi itu mengalir?”
Negara setiap tahun mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk subsidi LPG 3 kilogram agar rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro, nelayan, dan petani memperoleh energi dengan harga terjangkau. Jika kuota untuk Kabupaten Soppeng telah ditetapkan dan disalurkan, mengapa masyarakat justru mengeluhkan kelangkaan yang terus berulang?
Di atas kertas, rantai distribusi LPG bersubsidi relatif sederhana. Dari depot Pertamina, tabung disalurkan kepada agen resmi, kemudian ke pangkalan, dan akhirnya kepada masyarakat yang berhak. Jalur distribusi tersebut seharusnya mudah diawasi karena setiap mata rantai memiliki data penyaluran dan volume distribusi.
Namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan cerita yang berbeda. Ketika pangkalan menyatakan stok habis dalam waktu singkat, sementara di tingkat pengecer tabung masih tersedia dengan harga lebih tinggi, muncul ruang pertanyaan yang belum terjawab secara terbuka.
Apakah persoalannya hanya terletak pada kuota yang kurang? Ataukah terdapat persoalan dalam tata kelola distribusi? Apakah pengawasan telah berjalan optimal? Atau justru terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari barang yang seharusnya disubsidi negara?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab dengan asumsi. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan data.
Publik berhak mengetahui berapa kuota LPG 3 kilogram yang dialokasikan untuk Kabupaten Soppeng setiap bulan. Berapa yang diterima masing-masing agen. Berapa yang disalurkan ke setiap pangkalan. Berapa yang benar-benar diterima masyarakat. Tanpa transparansi, ruang spekulasi akan terus terbuka.
Audit distribusi menjadi langkah yang sulit dihindari. Bukan sekadar memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga menelusuri kesesuaian antara data di atas kertas dengan kondisi nyata di lapangan. Jika terdapat selisih, penyebabnya harus dijelaskan kepada publik. Jika distribusi berjalan sesuai aturan, hasil audit juga perlu dipublikasikan agar tidak muncul kecurigaan yang berkepanjangan.
Kelangkaan LPG subsidi bukan sekadar persoalan ekonomi rumah tangga. Ini menyangkut efektivitas kebijakan subsidi negara. Setiap tabung yang tidak sampai kepada masyarakat sasaran berarti tujuan subsidi berpotensi tidak tercapai.
Hingga saat ini belum ada penetapan resmi dari aparat penegak hukum maupun putusan pengadilan yang menyatakan adanya jaringan “mafia LPG” atau menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku di Kabupaten Soppeng. Karena itu, setiap dugaan harus diuji melalui penyelidikan yang profesional, berbasis alat bukti, dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Justru karena belum ada jawaban yang tuntas, pengawasan harus diperkuat. Pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan instansi pengawas perlu membuka ruang transparansi agar masyarakat mengetahui bagaimana LPG bersubsidi dikelola dan disalurkan.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang paling lantang menjelaskan kelangkaan, melainkan siapa yang memperoleh keuntungan ketika barang bersubsidi sulit ditemukan di tangan masyarakat yang berhak. Jawaban atas pertanyaan itu hanya dapat diberikan melalui audit yang independen, pengawasan yang konsisten, dan penegakan hukum yang tidak berhenti pada permukaan.
Selama fakta belum diungkap secara terbuka, kelangkaan LPG 3 kilogram di Soppeng akan terus menyisakan tanda tanya. Dan selama tanda tanya itu belum terjawab, publik akan terus mempertanyakan: jika kuotanya ada, mengapa gasnya tidak ada?
