Polewali Mandar InfoBerantasNews.com– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polewali Mandar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada Selasa (2/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan terkait tata kelola pemerintahan, transparansi data, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan guna menjaga situasi tetap kondusif.
PMII Polman menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Pertama, mahasiswa meminta adanya transparansi dan keterbukaan terkait realisasi visi dan misi Bupati Polewali Mandar agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program-program yang dijanjikan telah dilaksanakan.
Kedua, mahasiswa menuntut kejelasan pengelolaan alat berat yang berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar. Mereka meminta pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan, pemeliharaan, serta manfaat alat berat tersebut bagi kepentingan masyarakat.
Ketiga, massa aksi mendesak pemerintah daerah untuk membuka data desil penerima bantuan sosial secara transparan. Menurut mereka, keterbukaan data sangat penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan menghindari potensi ketidakadilan maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Keempat, PMII Polman menyoroti masih terbatasnya fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah rentan dan terpencil. Mahasiswa meminta pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga medis dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat kota.
Dalam orasinya, para mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mereka berharap DPRD Kabupaten Polewali Mandar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor DPRD Polman sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas di ruas Jalan Trans Sulawesi. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Polewali Mandar melakukan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus kendaraan di sekitar lokasi aksi sehingga situasi tetap terkendali.
Meski berlangsung cukup lama, demonstrasi berjalan dengan tertib dan damai. Mahasiswa berharap aspirasi yang mereka sampaikan tidak hanya diterima sebagai bentuk kritik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.
“Mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pembangunan demi kepentingan rakyat.”
(Red).
