MAMUJU, InfoBerantasNews.com – Jaringan Perjuangan Pemuda Bahari (JPPB) mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBU Nelayan Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dugaan tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan hak nelayan kecil yang membutuhkan akses bahan bakar dengan harga terjangkau untuk menunjang aktivitas melaut.
JPPB menilai distribusi solar subsidi bagi nelayan tradisional harus diawasi secara ketat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan kecil diharapkan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan di luar ketentuan yang berlaku.
Dalam keterangan tertulisnya, JPPB menyoroti keluhan nelayan di wilayah Sumare dan sekitarnya, termasuk nelayan yang beraktivitas hingga Pulau Balabalakang, yang disebut mengalami kesulitan memperoleh solar subsidi melalui jalur penyaluran yang semestinya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya terkait ketersediaan stok, kuota penyaluran, mekanisme pembelian, serta pihak-pihak yang berhak menerima solar subsidi.
Nelayan Disebut Membeli Solar dengan Harga Lebih Mahal
JPPB mengungkapkan bahwa solar subsidi untuk nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 Gross Ton (GT) disebut ditetapkan sebesar Rp6.800 per liter. Namun, berdasarkan keterangan dalam dokumen yang disampaikan, terdapat keluhan nelayan yang mengaku kesulitan memperoleh solar pada harga subsidi dan terpaksa membeli melalui penampungan dengan harga sekitar Rp9.000 hingga Rp12.000 per liter.
Perbedaan harga tersebut dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh instansi berwenang untuk mengetahui penyebabnya, termasuk kemungkinan adanya persoalan dalam rantai distribusi maupun dugaan pelanggaran ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.
JPPB menegaskan bahwa informasi mengenai harga dan pola penyaluran tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung, data distribusi, serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Dengan demikian, persoalan ini dapat ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi nelayan kecil, solar bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan salah satu komponen utama yang menentukan kemampuan mereka untuk melaut dan memperoleh penghasilan bagi keluarga. Apabila akses terhadap BBM subsidi mengalami hambatan dan nelayan harus membeli dengan harga lebih tinggi, kondisi tersebut berpotensi menambah beban biaya operasional serta memengaruhi pendapatan mereka.
Desak Kapolda Sulbar Lakukan Penyelidikan
Secara khusus, JPPB meminta Kapolda Sulawesi Barat mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi di SPBU Nelayan Sumare.
JPPB berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain kepada kepolisian, JPPB juga mendesak BPH Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi solar subsidi di lokasi tersebut.
Evaluasi itu diharapkan mencakup pemeriksaan kuota BBM, realisasi penyaluran, data penerima, mekanisme pembelian, serta kemungkinan adanya pembelian dalam jumlah besar dan penjualan kembali dengan harga di atas ketentuan.
Langkah pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga benar-benar dapat diakses oleh nelayan yang memenuhi persyaratan.
Enam Tuntutan JPPB
Dalam pernyataan tertulisnya, Jaringan Perjuangan Pemuda Bahari menyampaikan sejumlah tuntutan, yaitu:
1. Mendesak pengusutan tuntas terhadap dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi di SPBU Nelayan Sumare.
2. Meminta penelusuran atas dugaan pembelian solar dalam jumlah besar dan penjualan kembali dengan harga sekitar Rp9.000 hingga Rp12.000 per liter.
3. Mendesak Kapolda Sulawesi Barat memastikan dugaan pelanggaran diperiksa secara serius, transparan, dan profesional.
4. Meminta BPH Migas membuka informasi yang relevan serta mengevaluasi penyaluran solar subsidi secara transparan.
5. Memastikan nelayan kecil yang memenuhi persyaratan, termasuk pemilik kapal di bawah 30 GT, memperoleh akses solar subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menjamin distribusi solar subsidi yang adil bagi nelayan di Sumare dan wilayah sekitarnya hingga Pulau Balabalakang.
JPPB berharap tuntutan tersebut mendapat perhatian serius dari instansi terkait agar persoalan distribusi BBM subsidi dapat diperiksa secara objektif dan tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di kalangan masyarakat pesisir.
Jangan Biarkan Nelayan Kecil Menanggung Beban
JPPB menegaskan bahwa program subsidi BBM pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat yang memenuhi kriteria penerima, termasuk nelayan kecil yang menggantungkan penghidupan pada hasil tangkapan laut.
Karena itu, pengawasan distribusi harus dilakukan secara berkelanjutan. Keterbukaan informasi mengenai kuota, realisasi penyaluran, dan mekanisme pelayanan kepada nelayan dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan serta memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
JPPB juga berharap pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap kebutuhan nelayan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses, termasuk masyarakat pesisir yang melayani aktivitas perikanan hingga Pulau Balabalakang.
Pemeriksaan yang menyeluruh diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat, mengungkap penyebab perbedaan harga yang dilaporkan, serta memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses distribusi solar subsidi.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, dugaan penyimpangan tersebut perlu diperlakukan sebagai dugaan yang masih harus diverifikasi. Semua pihak yang terkait tetap harus memperoleh kesempatan untuk memberikan klarifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
JPPB menegaskan kembali bahwa akses BBM subsidi yang adil, transparan, dan tepat sasaran merupakan hal penting bagi keberlangsungan usaha nelayan kecil. Pengawasan yang tegas dan penegakan hukum yang profesional diharapkan dapat melindungi hak nelayan serta menjaga agar subsidi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
“Usut tuntas dugaan permainan solar subsidi di SPBU Nelayan Sumare. Jangan biarkan nelayan kecil terus menanggung beban akibat distribusi yang diduga bermasalah.”
Sumber pernyataan: Jaringan Perjuangan Pemuda Bahari (JPPB)
Narasumber: Gunawan Haramain
(Timred).
