JAKARTA InfoBerantasNews.com— Ibadah ke Tanah Suci merupakan impian banyak umat Islam. Namun, di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Timur Tengah, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian bersama. Persiapan ibadah tidak cukup hanya dengan memastikan dokumen dan biaya perjalanan, tetapi juga memahami perkembangan situasi serta mengetahui sumber informasi yang dapat dipercaya.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Husni, menyusul meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi. Ia mengingatkan calon jemaah haji dan umrah Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti perkembangan informasi resmi dari pemerintah.
Menurut Husni, keputusan mengenai perjalanan ibadah harus mempertimbangkan aspek keamanan. Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan, baik untuk tetap berangkat maupun menunda perjalanan, hanya berdasarkan kabar yang beredar di media sosial.
“Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” ujar Husni kepada Jurnalis, Senin (12/10/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah, penyelenggara perjalanan ibadah, dan masyarakat agar jemaah memperoleh informasi yang jelas sebelum menentukan langkah.
Keselamatan Jemaah Harus Menjadi Prioritas
Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah perlu dicermati secara serius. Reuters melaporkan adanya serangan terhadap kawasan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada 10 dan 11 Oktober 2026. Perkembangan tersebut menambah perhatian terhadap keselamatan penerbangan dan perjalanan di kawasan itu.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa kondisi keamanan di setiap wilayah tidak selalu sama. Informasi mengenai suatu insiden tidak serta-merta berarti seluruh wilayah Arab Saudi berada dalam kondisi yang sama. Penilaian perjalanan harus merujuk pada informasi resmi dan perkembangan terbaru dari otoritas yang berwenang.
Husni mengingatkan bahwa potensi meluasnya konflik tetap perlu diantisipasi. Pemerintah Indonesia, menurutnya, perlu terus memantau situasi dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, khususnya calon jemaah yang telah memiliki jadwal keberangkatan.
Bagi jemaah, sikap waspada bukan berarti harus panik. Justru, ketenangan dan kemampuan memilah informasi menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan diri dan keluarga.
Empat Hal yang Perlu Dilakukan Calon Jemaah
Agar masyarakat tidak bingung menghadapi perkembangan situasi, ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan.
Pertama, periksa informasi resmi sebelum mengambil keputusan. Calon jemaah perlu mengikuti pengumuman Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, serta perwakilan Indonesia di Arab Saudi.
Kedua, berkomunikasi dengan penyelenggara perjalanan. Jemaah umrah sebaiknya meminta kepastian mengenai jadwal penerbangan, kemungkinan perubahan rute, kebijakan maskapai, akomodasi, serta prosedur jika perjalanan mengalami penundaan.
Ketiga, hindari menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. Informasi mengenai pembatalan penerbangan, penutupan akses, atau larangan keberangkatan harus diperiksa terlebih dahulu melalui sumber resmi. Kabar yang tidak jelas dapat menimbulkan keresahan dan merugikan jemaah lain.
Keempat, siapkan kontak darurat dan dokumen penting. Simpan salinan paspor, visa, tiket, informasi hotel, kontak pembimbing ibadah, serta nomor penyelenggara perjalanan. Jemaah yang sudah berada di Arab Saudi perlu mengikuti arahan otoritas setempat dan menghindari lokasi yang dinyatakan rawan.
Imbauan serupa juga disampaikan Kementerian Haji dan Umrah pada 12 Oktober 2026. Pemerintah meminta jemaah umrah tetap tenang, menghindari lokasi rawan, serta berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan untuk memastikan perkembangan jadwal keberangkatan.
## Pemerintah dan Penyelenggara Harus Memberikan Informasi yang Jelas
Selain kesiapan jemaah, keterbukaan informasi dari pemerintah dan penyelenggara perjalanan juga menjadi hal penting. Calon jemaah perlu memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai kondisi keamanan, status penerbangan, perubahan jadwal, serta pilihan yang tersedia apabila perjalanan terdampak.
Penyelenggara perjalanan ibadah umrah diharapkan aktif menghubungi jemaah dan keluarga, bukan hanya menunggu pertanyaan. Informasi yang disampaikan secara berkala dapat membantu masyarakat mengambil keputusan dengan lebih tenang dan terukur.
Di sisi lain, jemaah juga perlu memahami bahwa keputusan mengenai keberangkatan harus mempertimbangkan arahan pemerintah, kondisi aktual perjalanan, serta ketentuan maskapai dan penyelenggara. Tidak tepat jika seluruh keputusan hanya didasarkan pada potongan video atau pesan berantai yang belum diketahui kebenarannya.
Bagi Muhammad Husni, perkembangan konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan ibadah tidak dapat dilepaskan dari aspek perlindungan dan keselamatan masyarakat.
Pada akhirnya, tujuan utama perjalanan ke Tanah Suci adalah beribadah dengan aman dan khusyuk. Karena itu, kewaspadaan, komunikasi yang baik, serta kepatuhan terhadap arahan resmi harus berjalan beriringan.
Masyarakat tidak perlu panik, tetapi juga tidak boleh mengabaikan risiko. Dengan informasi yang benar, persiapan yang matang, dan koordinasi antara pemerintah serta penyelenggara perjalanan, calon jemaah dapat menentukan langkah secara lebih bijaksana.
(Red).
