Mamasa, Infoberantasnews.com Aktivis Mamasa, Tambrin, mengecam keras sistem perekrutan Manager Koperasi Merah Putih yang diselenggarakan pemerintah melalui BKN. Ia menilai proses seleksi tersebut sarat masalah, tidak profesional, dan diduga telah merampas hak putra-putri daerah untuk bersaing secara adil.(9/5/2026).
Menurut Tambrin, banyak peserta dari Kabupaten Mamasa mengeluhkan buruknya sistem ujian saat pelaksanaan tes berlangsung. Sejumlah peserta mengaku jawaban yang telah dipilih tiba-tiba berubah sendiri ketika diklik. Tidak hanya itu, waktu pengerjaan yang hanya sekitar tujuh menit dalam mengerjakan soal 50 nomor dinilai sangat tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan.
“Ini bukan seleksi yang sehat, ini bentuk pembodohan terhadap rakyat. Bagaimana mungkin peserta disuruh menjawab soal perhitungan dan pemahaman umum dalam waktu yang sangat singkat? Satu soal saja bisa membutuhkan waktu satu menit untuk dianalisis,” tegas Tambrin.
Ia menyebut sistem tersebut justru membunuh harapan para sarjana muda di daerah yang ingin mengabdi di kampung halamannya sendiri. Tambrin menilai pemerintah gagal memahami kondisi riil masyarakat desa dan terlalu memaksakan sistem yang tidak berpihak kepada peserta lokal.
“Kami menduga sistem ini tidak disiapkan dengan matang. Banyak peserta merasa dirugikan, kecewa, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap proses perekrutan pemerintah. Jangan sampai program pemberdayaan desa berubah menjadi ajang formalitas yang mengorbankan rakyat kecil,” katanya.
Tambrin juga menyoroti tingginya passing grade yang mencapai angka 110, sementara waktu pengerjaan sangat minim. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan banyak peserta berguguran dan berpotensi menggagalkan target pemerintah dalam merekrut 30 ribu manager kampung, nelayan, dan koperasi desa di seluruh Indonesia.
“Kalau pemerintah tetap mempertahankan sistem seperti ini, target perekrutan tidak akan tercapai. Pemerintah harus segera mengevaluasi total sistem seleksi, menurunkan passing grade, dan menerapkan sistem perangkingan berdasarkan kuota daerah agar ada asas keadilan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tambrin menegaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi besar-besaran bersama masyarakat dan peserta tes untuk menggelar aksi unjuk rasa jika pemerintah tidak segera mengambil langkah evaluasi.
“Kami akan turun ke jalan. Kami mendesak Presiden agar memprioritaskan masyarakat lokal dalam perekrutan Manager Koperasi Merah Putih. Putra daerah lebih memahami kondisi wilayah, budaya, dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Jangan jadikan rakyat daerah hanya pelengkap penderita di negeri sendiri,” pungkasnya.
(Red).
