MAMUJU InfoBerantasNews.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) baru-baru ini meraih penghargaan kategori terbaik pertama penurunan tingkat pengangguran dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Sulawesi. Namun, capaian tersebut justru menuai sorotan dari Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim.
Menurut Abdul Rahim, penghargaan yang diterima Pemprov Sulbar dinilai kontradiktif dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Ia mempertanyakan indikator dan dasar penilaian yang digunakan hingga Sulbar dinobatkan sebagai daerah terbaik dalam penurunan angka pengangguran.
“Kalau melihat kondisi di masyarakat hari ini, masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bahkan keluhan soal lapangan kerja masih sering kami dengar,” ujarnya.
Ia menilai, pemerintah perlu membuka secara transparan data dan metode yang digunakan dalam penilaian penghargaan tersebut agar publik tidak menilai capaian itu hanya bersifat seremonial semata.
Abdul Rahim juga meminta agar penghargaan tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena. Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan dampak dari program ketenagakerjaan dan peningkatan ekonomi.
“Prestasi tentu bagus, tetapi jangan sampai berbeda dengan fakta yang dirasakan masyarakat. Pemerintah harus memastikan lapangan kerja benar-benar tersedia dan angka pengangguran turun secara nyata,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti masih tingginya angka pencari kerja di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat, khususnya kalangan pemuda dan lulusan perguruan tinggi yang hingga kini belum mendapatkan pekerjaan tetap.
DPRD Sulbar, kata Abdul Rahim, akan terus melakukan pengawasan terhadap program-program ketenagakerjaan pemerintah daerah agar anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Sulawesi sendiri diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki capaian positif dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pengendalian tingkat pengangguran.
Meski demikian, kritik dari DPRD Sulbar menjadi pengingat bahwa penghargaan tidak hanya dinilai dari data administratif, tetapi juga harus sejalan dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
(Red).
